Ratusan Huntara di Mentawai Terancam Mubazir

Honor Tukang Belum Dibayar

Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi Mentawai setelah satu setengah tahun diguncang gempa dan tsunami 25 Oktober 2010 lalu, masih menyisakan bengkalai.

Telah berganti pula bupatinya, upaya pemulihan (recovery) pulau terluar Sumbar ini masih terseok-seok. Nasib para korban tsunami mulai terlupakan. Akibatnya, mereka harus bertahan hidup terkatung-katung di pondok-pondok darurat.   

Hingga kini, ratusan hunian sementara (huntara) di Kecamatan Sipora Selatan, belum dihuni warga. Para korban tsunami tidak bersedia menempati huntara karena belum dilengkapi sarana dan prasarana memadai.

”Kami tidak mau masuk huntara kalau tidak ada air bersih dan lampu penerangan. Bagaimana anak kami bisa belajar. Kami bukan binatang, pak,” tegas Emrijoni, seorang warga yang menjadi peserta Forum Komunikasi Pembangunan Desa di Dusun Nemnemleleu.

Warga juga menuntut honor pembangunan huntara yang sampai saat ini juga belum dibayarkan. Alasan Pemkab, uang belum dicairkan pemerintah terhadap pihak rekanan. Bahkan, huntara tersebut juga belum jelas kepemilikannya. Pasalnya, belum pernah dilakukan pendataan dan verifikasi korban tsunami yang dinilai layak menempati huntara oleh Pemkab.

”Huntara sudah siap, tapi honor kami belum dibayar. Ini bagaimana ceritanya,” tanyanya kepada Bupati Mentawai yang menjadi fasilitator pada acara tersebut.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mentawai, Tarminta menjelaskan, pada prinsipnya huntara itu milik warga yang menjadi korban tsunami. Namun begitu, Tarminta mengakui huntara belum bisa ditempati karena fasilitas pendukung belum memadai.

”Itu sebabnya kami tidak tega memindahkan warga untuk memasuki huntara yang belum didukung fasilitas. Sudah jelas, huntara itu milik korban gempa tsunami. Diharapkan semua kepada desa di Kecamatan Sipora Selatan segera mendata warganya untuk memiliki huntara itu,” ucap Tarminta ketika didesak bupati untuk menjelaskan masalah huntara.

Tarminta menjelaskan, huntara dikerjakan rekanan (pihak ketiga), dan uangnya sudah dicairkan. Jika memang honor tukang pembangunan huntara belum dibayarkan, pihaknya akan melakukan konfirmasi kepada pihak rekanan. ”Kita sudah cairkan uangnya kepada rekanan, tapi jika belum juga dibayarkan, kita akan tanyakan kembali kepada kontraktornya,” jelas Tarminta.

Rencananya, tambah Tarminta, Februari ini akan diresmikan pembangunan hunian tetap (huntap) program rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) karena anggarannya sudah cair Rp 400 miliar pada tahap pertama, dan Rp 600 miliar untuk tahap kedua.

Dalam kesempatan tersebut, warga tidak yakin dalam tahun ini pemkab bisa melengkapi air bersih dan penerangan pada ratusan huntara yang belum dihuni itu. Dipastikan, ratusan huntara bakal mubazir dengan adanya pembangunan hunian tetap pada tahun ini. (mg4)

Sumber